Rabu, 30 Maret 2022

Galang Kekuatan Kepala Desa Muluskan 3 Periode Jokowi - CNN Indonesia

Jakarta, CNN Indonesia --

Teriakkan itu muncul dari salah satu perwakilan desa dari Provinsi Aceh bernama Muslim. Dia menyampaikan itu saat bicara dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang hadir pada acara tersebut.Teriakan "Jokowi 3 Periode" digaungkan oleh para kepala desa dalam acara Silaturahmi Nasional Desa 2022 yang digelar oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Istora Senayan, Selasa (29/3).


"Tolong ini sebagai permintaan kami kepada Bapak. Saya yakin Bapak bisa mengabulkannya dan Pak Presiden bisa mengabulkannya. Jokowi 3 periode, setuju?" ucap Muslim berteriak.

"Setuju!" kata sebagian peserta sembari berteriak.

Agenda Jokowi 3 Periode merupakan kelanjutan dari wacana penundaan Pemilu 2024 yang digulirkan oleh beberapa ketua umum parpol pro-pemerintah sejak Februari lalu.

Apdesi mengaku mendukung Joko Widodo untuk menjabat 3 periode sebagai presiden. Mereka beralasan selama ini Jokowi selalu mengabulkan permintaan para kepala desa.

Ketua Umum Apdesi Surtawijaya bahkan berencana memulai kampanye Jokowi 3 periode setelah Idulfitri nanti. Kampanye akan dilakukan bertahap di seluruh daerah dari Sabang sampai Merauke.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komaruddin menilai kekuatan pengaruh kepala desa di seluruh Indonesia sangat besar memuluskan pelbagai agenda politik. Termasuk mendorong lagi wacana perpanjangan jabatan presiden di tengah masyarakat.

"Seberapa besar kekuatannya? Ya sangat besar. Karena rakyat di desa-desa diwakili oleh kepala desa. Kalau kepala desa dia yang kondisikan dan dia yang inginkan masyarakat dukung Jokowi, maka arus besar 3 periode ini akan jalan di masyarakat," kata Ujang.

Dari sisi kuantitas, Ujang menilai kekuatan politik massa dari kepala Desa sangat potensial di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik mencatat jumlah Desa di seluruh Indonesia pada tahun 2021 lalu sebanyak 83.843.

Tak hanya kuantitas, Ujang juga menjelaskan Kepala desa turut menyandang status sebagai elite politik formal. Jarak politik antara kepala desa dengan warganya sangat dekat. Bahkan, sangat dekat bila ketimbang dengan Bupati, Gubernur, apalagi Presiden.

Spanduk bertuliskan Spanduk bertuliskan "Kepala Desa Se-Indonesia Setia Bersama Presiden Ir. Joko Widodo" di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3).Foto: CNN Indonesia/ Dhio Faiz

Berstatus sebagai elite, lanjut Ujang, pengaruh dan legitimasi kekuasaan kepala desa untuk menggerakkan warga sangat besar. Terlebih, mereka didukung oleh sumber daya politik berupa uang, jaringan dan aparat birokrasi desa.

Karenanya, Ujang tak heran bila di tiap perhelatan pencalonan kepala daerah, calon anggota legislatif hingga calon presiden kerap mendekati para kepala desa. Tujuannya tak lain meminta dukungan agar warga desa mendukung kandidat tertentu.

"Kepala desa ini elite di tengah masyarakat yang punya pengaruh besar. Nah dalam konteks 3 periode ini, pengaruhnya kemudian sedang dipakai oleh pemerintah pusat buat memanaskan lagi 3 periode ini ya," kata Ujang.

Dalam konteks wacana 3 periode, Ujang menilai kelompok tertentu sedang 'mengkondisikan' di level masyarakat untuk terus mendukung upaya tersebut. Salah satunya memobilisasi dukungan kepala desa.

Fungsinya, kata dia, kepala desa dijadikan dalih pembenaran atau legitimasi bahwa Jokowi masih didukung lagi oleh masyarakat untuk menjabat lagi sebagai presiden.

"Karenanya ini pengkondisian bawah dulu buat dukung ini. Kalau udah selesai di bawah. Maka akan ada pengkondisian lain. Lalu di elite untuk mengamandemen UUD 1945," kata Ujang.

Spanduk bertuliskan Pertemuan Jokowi dengan kepala desa di Istora Senayan kemarin, Selasa (29/3). Foto: CNN Indonesia/ Dhio Faiz

Tergantung Parpol di Parlemen

Senada, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman juga mengakui bahwa kekuatan massa kepala desa sangat besar untuk menggerakkan isu tersebut.

Herman menilai kepala desa merupakan pemimpin komunitas yang sangat dekat masyarakat. Faktor kedekatan ini bisa dimanfaatkan kelompok tertentu mewacanakan lagi wacana 3 periode ini.

"Ini lah kenapa suara kepala desa sangat potensial dimanfaatkan. Dari sisi jumlah, mereka sangat besar," kata Herman.

Meski begitu, Herman menilai keinginan para kepala desa mendukung Jokowi 3 periode sangat bergantung pada partai politik di parlemen. Sekalipun aspirasinya sangat kuat, akan percuma bila tak disambut baik oleh parpol.

Melihat hal ini, Herman meminta partai politik seharusnya memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang sistem demokrasi dianut Indonesia saat ini. Terlebih, UUD 1945 Indonesia kini hanya mengatur masa jabatan presiden dan wakil presiden selama 2 periode.

"Karenanya, itu bergantung di parpol, Menurut kami bola sekarang ada di parpol," kata dia.

Di sisi lain, Herman menilai deklarasi kepala desa mendukung Jokowi tiga periode menciderai asas netralitas yang seharusnya dijalankan oleh kepala daerah. Ia mengatakan bahwa UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa kepala desa sepatutnya tak partisan dalam memimpin.

"Ketika mereka jadi kepala desa kita harapkan mereka taat pada aspek netralitas dan tak partisan. Dengan deklarasi itu mencederai itu," kata dia.

Tak Perlu Dihalangi

Sementara itu Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan orang yang berteriak "Jokowi 3 periode" tak perlu dihalangi. 

Ngabalin mengklaim teriakan itu merupakan aspirasi rakyat. Menurutnya, masyarakat punya hak untuk meneriakkan apa pun.

"Bagi Jokowi kan sudah selesai, konstitusi jelas ya. Jadi, enggak apa-apa, jangan dihalangi mereka," kata Ngabalin saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (30/3).

Ngabalin menyampaikan Jokowi tak akan terpengaruh dengan rayuan 3 periode. Dia menyebut Jokowi fokus menuntaskan pekerjaan hingga akhir masa jabatan pada 2024.

Politikus Partai Golkar itu menegaskan pemerintah tak pernah mengerahkan kepala desa untuk mengusulkan Jokowi 3 periode. Dia membantah Jokowi serta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengkoordinasi kegiatan itu.

"Enggak mungkin," ucap Ngabalin sembari tertawa. "Tidak ada koordinasi ya karena KSP dengan mereka kan jauh banget, jadi biar saja," ujarnya.

(rzr/isn)

[Gambas:Video CNN]

Adblock test (Why?)


https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMidGh0dHBzOi8vd3d3LmNubmluZG9uZXNpYS5jb20vbmFzaW9uYWwvMjAyMjAzMzAxMzM3MTctMzItNzc3OTI0L2dhbGFuZy1rZWt1YXRhbi1rZXBhbGEtZGVzYS1tdWx1c2thbi0zLXBlcmlvZGUtam9rb3dp0gEA?oc=5

2022-03-30 06:52:06Z

Tidak ada komentar:

Posting Komentar