Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sejumlah perguruan tinggi negeri mulai menyuarakan dukungan terhadap BEM Universitas Indonesia (UI) yang mengkritik sekaligus menjuluki Presiden Joko Widodo (Jokowi) The King of Lip Service.
Melalui akun Twitter @bem_unpad, BEM Universitas Padjadjaran menyatakan sikap atas kritik BEM UI terhadap Jokowi.
BEM Unpad menyoroti tindakan pihak kampus UI yang memanggil sejumlah pengurus BEM UI untuk mengklarifikasi kritik tersebut. BEM Unpad juga menyinggung dugaan peretasan akun WhatsApp dan media sosial sejumlah pengurus BEM UI.
"Ini menandakan bahwa pembungkaman dan pelemahan terhadap demokrasi dalam lingkungan kampus semakin menjadi-jadi. Padahal, kebebasan akademik telah dijamin dalam konstitusi," kata BEM Unpad dalam unggahannya, dikutip Kamis (1/7).
BEM Unpad mengecam segala bentuk pembungkaman demokrasi dan kebebasan sipil, mendesak birokrat UI menjamin kebebasan berekspresi, dan mengajak seluruh masyarakat ikut bersolidaritas bersama BEM UI.
Sementara BEM Universitas Yarsi melalui unggahan di akun Twitter @BEMYARSI turut mengkritik sikap Jokowi yang dinilai banyak mengobral janji manis tanpa realisasi, serupa dengan kritik yang disampaikan BEM UI.
"Faktanya hingga kini banyak yang dilakukan [Jokowi] tidak sesuai dengan pernyataan yang dilontarkan. Mulai dari HAM, pembangunan, pangan hingga lainnya," tulis BEM Yarsi.
Dukungan kepada BEM UI juga disampaikan Presiden BEM KM Universitas Sriwijaya, Dwiky Sandy. Ia pun mendukung julukan King of Lip Service diberikan kepada Jokowi.
"Kami berharap agar Presiden Jokowi berhenti untuk mengibul dan serius mengurus negara," tutur Dwiki melalui keterangan resmi, Rabu (30/6).
Dwiki mengkritik sikap Rektorat UI yang memanggil perwakilan BEM UI. Ia menilai langkah-langkah ini merupakan ancaman nyata atas pembungkaman pendapat di era digital.
Selanjutnya BEM Universitas Airlangga menyampaikan apresiasi terhadap langkah BEM UI yang sudah berani menyampaikan kritik dengan tegas kepada pemerintah.
Ketua BEM Unair Muhammad Abdul Chaq pun mempertanyakan sikap pihak-pihak yang antipati terhadap aksi BEM UI. Ia menduga pihak yang antipati itu adalah dosen UI Ade Armando, para pendengung (buzzer), dan rektorat UI.
"Di samping bentuk dari kepanikan, kami melihat adanya surat panggilan itu sebagai upaya membatasi pikiran kritis dan kebebasan berekspresi," ujarnya.
Sampai saat ini pihak UI belum banyak bicara terkait polemik kritik BEM UI terhadap Jokowi. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi memastikan tidak ada sanksi yang diberikan kepada BEM UI karena aksi tersebut.
Jokowi sendiri sudah buka suara atas kritik tersebut. Mantan wali kota Solo itu tak mempermasalahkan kritik yang disampaikan mahasiswa. Ia pun meminta universitas tak membatasi mahasiswa dalam menyampaikan ekspresinya.
(fey/fra)https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiamh0dHBzOi8vd3d3LmNubmluZG9uZXNpYS5jb20vbmFzaW9uYWwvMjAyMTA3MDEwNjUzNTMtMjAtNjYxNTgyL3JhbWFpLXJhbWFpLWJlbS1kdWt1bmctYmVtLXVpLWtyaXRpay1qb2tvd2nSAW5odHRwczovL3d3dy5jbm5pbmRvbmVzaWEuY29tL25hc2lvbmFsLzIwMjEwNzAxMDY1MzUzLTIwLTY2MTU4Mi9yYW1haS1yYW1haS1iZW0tZHVrdW5nLWJlbS11aS1rcml0aWstam9rb3dpL2FtcA?oc=5
2021-07-01 00:24:31Z
Tidak ada komentar:
Posting Komentar