Keputusan pemerintah membatalkan keberangkatan jemaah haji 2021 menuai kontroversi. Di tengah polemik, muncul isu-isu miring soal keputusan pembatalan haji 2021 ini. Pemerintah pun menepisnya.
Diketahui Keputusan pembatalan pemberangkatan ibadah haji itu dituangkan dalam Keputusan Menag No 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 Hijriah/2021 Masehi. Ada sejumlah pertimbangan pemerintah yang dijadikan alasan keputusan ini dibuat.
Meski pertimbangan-pertimbangan itu sudah dijabarkan, masih ada berbagai pihak yang menyebarkan isu miring soal alasan pemerintah tidak memberangkatkan haji 2021. Ada juga yang mempertanyakan dana haji 2021 setelah jemaah tak berangkat.
Berikut sejumlah isu miring yang ditepis pemerintah soal pembatalan haji 2021:
Isu soal Dana Haji 2021
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy pun menjamin dana haji aman. Hal itu disampaikan Muhadjir setelah mendapatkan penjelasan mengenai pengelolaan dana haji dari Ketua Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu.
Muhadjir pun menepis, kabar miring yang beredar di masyarakat terkait pengelolaan dana haji. BPKH, sebut dia, merupakan badan yang independen dan profesional yang tidak bisa dicampuri oleh siapa pun sehingga pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan secara objektif.
"Tidak ada namanya isu-isu seperti yang berkembang di masyarakat. Artinya apa? Dana haji saya jamin aman," tegasnya.
 Menko PMK Muhadjir Effendy Foto: Dok Humas Kemenko PMK |
Isu Haji 2021 Batal karena Minim Lobi
Kantor Staf Presiden (KSP) mengatakan keputusan pembatalan haji 2021 tak terkait dengan lobi pemerintah ke Arab Saudi. Hubungan pemerintah Indonesia dan Arab Saudi disebut dalam kondisi baik.
"Pembatalan ibadah haji ini tidak ada hubungan dengan kuat-lemahnya lobi. Hingga sekarang, pemerintah Saudi juga belum ada keputusan resmi tentang kuota untuk berbagai negara. Jadi pembatalan ibadah haji tidak ada kaitan dengan soal kuat lemahnya lobi pemerintah. Selama ini hubungan pemerintah Saudi dan Indonesia juga sangat baik," kata Tenaga Ahli Utama KSP, Rumadi Ahmad, lewat pesan singkat, Jumat (4/6/2021).
Hal senada juga ditegaskan kembali oleh Menag Yaqut Cholil Qoumas. Dia menepis anggapan minim upaya diplomasi antara pemerintah dengan Arab Saudi terkait kuota haji 2021.
"Intinya, pemerintah sudah melakukan diplomasi, baik melalui Kemenag maupun Kemenlu, kedutaan besar, dan lain-lain yang dipandang bisa memperjelas soal jaminan kesehatan, keamanan, dan jiwa jemaah, selain tentu kapan kuota haji akan diumumkan oleh pemerintah Saudi," kata Gus Yaqut kepada detikcom, Jumat (4/6/2021).
 Menag Yaqut jumpa pers pembatalan Haji 2021 Foto: dok YouTube Kemenag |
Ada sederet isu lain juga yang ditepis pemerintah. Simak di halaman berikutnya.
https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMia2h0dHBzOi8vbmV3cy5kZXRpay5jb20vYmVyaXRhL2QtNTU5NDE2OS81LWlzdS1kaXRlcGlzLXBlbWVyaW50YWgtc2FhdC1wZW1iYXRhbGFuLWhhamktMjAyMS1qYWRpLWtvbnRyb3ZlcnNp0gFvaHR0cHM6Ly9uZXdzLmRldGlrLmNvbS9iZXJpdGEvZC01NTk0MTY5LzUtaXN1LWRpdGVwaXMtcGVtZXJpbnRhaC1zYWF0LXBlbWJhdGFsYW4taGFqaS0yMDIxLWphZGkta29udHJvdmVyc2kvYW1w?oc=5
2021-06-04 22:13:21Z
Tidak ada komentar:
Posting Komentar