Menkum HAM Yasonna Laoly meminta Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak menuduh pemerintah tanpa dasar terkait Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut). Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief menyebut Partai Demokrat tak pernah menuduh pemerintah terkait kisruh di internal partai.
"Saya kira tidak pernah kami menuduh pemerintah saat ini," kata Andi Arief saat dihubungi, Selasa (9/3/2021).
Meski demikian, Andi Arief menyinggung soal dualisme dan rekayasa dualisme. Yasonna, kata Andi Arief, punya peran besar untuk menuntaskan kisruh Partai Demokrat.
"Faktanya kita menyaksikan banyak terjadi dualisme partai yang disengaja atau tidak telah disponsori oleh Kemkum HAM. Menkum HAM sendiri jadi tangan kanan presiden terhadap legalitas partai. Apalagi saat ini dihubung-hubungkan dengan posisinya sebagai kader partai tertentu. Dualisme atau rekayasa dualisme saat ini sudah melampaui batas," ucapnya.
Lebih lanjut, Andi menyebut dualisme partai bisa diselesaikan oleh Kemenkum HAM. Dia menyebut setiap proses KLB partai, baik oleh pihak internal maupun eksternal, kedaulatannya tetap ditentukan oleh Kemenkum HAM.
"Kalau kita cermati terjadi pengambilalihan kewenangan amanat dan kedaulatan tertinggi partai saat kongres menjadi kedaulatan di tangan Kemenkum HAM, bahkan menggunakan perangkat elektronik pendaftaran hasil kongres sebagai alat atau celah mengambilalih kedaulatan kongres partai-partai," paparnya.
"Melihat beberapa kasus yang terjadi model pengambilalihan oleh pihak eksternal pun diperbolehkan karena sistem teknologinya tidak mengenal apakah yang mendaftarkan susunan pengurus yang menjadi pengurus itu pihak eksternal," sambungnya.
Meski begitu, Andi Arief menegaskan Partai Demokrat tidak akan tunduk pada kondisi tersebut. Andi Arief menyebut seolah-olah Presiden Jokowi dan Menkum HAM Yasonna Laoly menikmati kisruh Partai Demokrat.
"Partai Demokrat tentu punya kedaulatan sendiri dan tidak akan berhenti atau tunduk pada proses penaklukan seperti saat ini. Bagaimana mungkin Pak Moeldoko dengan jalan pragmatis bisa dianggap memiliki hak dan mengambil alih kedaulatan forum tertinggi partai beserta produk-produk politiknya. Sama sekali kami tak pernah membayangkan. Kami menganggap Menkum HAM dan Pak Jokowi mengerti soal ini dan menikmati untuk kepentingannya. Padahal harusnya ini dicegah," ungkapnya.
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
Lihat juga Video: Kubu Moeldoko Bantah Waketum PD soal Pengurus Daerah Diancam Intel
https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMia2h0dHBzOi8vbmV3cy5kZXRpay5jb20vYmVyaXRhL2QtNTQ4NzUzMy9hbmRpLWFyaWVmLWtlLXlhc29ubmEtcGFydGFpLWRlbW9rcmF0LXRhay1wZXJuYWgtbWVudWR1aC1wZW1lcmludGFo0gEA?oc=5
2021-03-09 14:27:19Z
Tidak ada komentar:
Posting Komentar