/data/photo/2019/10/23/5dafe753b38f2.jpg)
JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia ( Formappi) Lucius Karus menganggap, usia partai politik di parlemen tak ada hubungannya dengan kinerja dan tata krama.
Ia mengatakannya ketika diminta tanggapan soal tudingan "partai baru" dari anggota senior DPRD DKI Jakarta yang dialamatkan pada Partai Solidaritas Indonesia (PSI), ketika partai berlambang mawar itu menemukan sejumlah kejanggalan pada KUA-PPAS DKI 2020.
"Saya kira (tudingan 'partai baru' pada PSI) itu terlalu kekanak-kanakan, melecehkan peran penting PSI hanya dengan mengatakannya partai baru. Saya kira bukan di situ soalnya. Partai lama tidak punya makna apa-apa kalau hanya melindungi kebijakan buruk di DPRD," ujar Lucius melalui telepon kepada Kompas.com, Jumat (1/11/2019) siang.
Lucius menganggap, sebagai wakil rakyat dan mitra kritis Pemprov DKI, fraksi partai politik di Kebon Sirih punya tanggung jawab soal transparansi rancangan anggaran di gedung dewan. Hal tersebut seharusnya berlaku bagi partai lama maupun baru.
Baca juga: Inggard Semprot William Aditya Sarana di Rapat RAPBD DKI: Anda Kan Baru, Jaga Tata Krama
DPRD juga seharusnya tak ikut "kepanasan", sebab dewan justru berfungsi mengawasi rancangan anggaran.
Menurut Lucius, sudah dilakukan cukup baik oleh PSI ketika mengumbar temuan kejanggalan.
"Makanya tidak ada pihak yang perlu marah di DPRD karena membantu mereka membaca anggaran lebih baik, kan. Aneh ketika marah saat ini diberitahukan ke publik. Ada apa? Kenapa yang marah DPRD?" kata Lucius.
"Kan memberitahukan sesuatu yang dibahas dan bisa berubah. Ini tidak masalah, hanya panggilan mengoreksi. Kalau ada yang marah, kok dia malah seperti pihak yang bertanggung jawab?" tambah dia.
Sebelumnya, sejumlah pos rancangan KUA-PPAS DKI 2020 yang anggarannya di luar nalar menjadi sorotan setelah diungkap oleh Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta.
Baca juga: Semprot William dari Fraksi PSI yang Beberkan Rancangan KUA-PPAS, Siapa Inggard Joshua?
Misalnya, ada anggaran Rp 82 miliar untuk pengadaan lem aibon dan pengadaan ballpoint sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.
Namun, Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua justru menyemprot William Aditya Sarana, politisi PSI yang menyebar di media sosial soal anggaran ini.
"William ini kan baru, saya berharap bukannya tidak boleh ngomong di koran atau di televisi, boleh aja. Tapi harus jaga tata krama, itu kan baru KUA-PPAS yang baru disampaikan oleh eksekutif kepada legislatif. Nah ketika ada pertanyaan tolong dicatat, dicatat dan kita bahas nanti,” ujar Inggard dalam rapat KUA-PPAS DKI 2020, Kamis (31/10/2019).
Inggard khawatir rancangan anggaran KUA-PPAS yang janggal itu dipublikasikan oleh William di media sosial malah mendapat prasangka buruk dan heboh di publik seperti saat ini.
https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMif2h0dHBzOi8vbWVnYXBvbGl0YW4ua29tcGFzLmNvbS9yZWFkLzIwMTkvMTEvMDEvMTUyOTU2MzEvZnJha3NpLXBzaS1kaXNlbXByb3Qta2FyZW5hLXNlYmFyLWFuZ2dhcmFuLWZvcm1hcHBpLWl0dS10ZXJsYWx1LWtla2FuYWvSAYMBaHR0cHM6Ly9hbXAua29tcGFzLmNvbS9tZWdhcG9saXRhbi9yZWFkLzIwMTkvMTEvMDEvMTUyOTU2MzEvZnJha3NpLXBzaS1kaXNlbXByb3Qta2FyZW5hLXNlYmFyLWFuZ2dhcmFuLWZvcm1hcHBpLWl0dS10ZXJsYWx1LWtla2FuYWs?oc=5
2019-11-01 08:29:00Z
Tidak ada komentar:
Posting Komentar