KOMPAS.com - Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Kota Semarang, Ferdinandus Hindarto mengaku diminta merekam video berisi apresiasi terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, permintaan itu dilontarkan oleh seseorang yang mengaku polisi.
Ini terjadi setelah banyak guru besar dan sivitas akademika yang menyampaikan kritik terhadap Jokowi jelang Pemilu 2024.
Hinggi kini, sudah ada sekitar 30 kampus yang menyuarakan kritik dan mengingatkan Jokowi agar kembali ke koridor demokrasi.
Namun, ada perbedaan pendapat antara rektor Universitas Katolik Soegijapranata dengan pihak kepolisian terkait permintaan pembuatan video ini.
Baca juga: Daftar Kampus yang Kritik Sikap Jokowi dalam Pilpres 2024
Video apresiasi kinerja Jokowi
Menurut Hindarto, seseorang yang mengaku anggota Polrestabes Semarang menghubunginya melalui WhatsApp sejak Jumat (2/2/2024).
Oknum yang mengaku polisi tersebut mengaku mendapat instruksi dari Polda Jawa Tengah untuk memintanya merekam video testimoni sesuai poin-poin yang dikirimkan.
"Nomor satu diminta mengapresiasi kinerja Pak Jokowi. Kedua bahwa pemilu ini mencari penerus Pak Jokowi. Yang ketiga lupa," jelasnya, diberitakan Kompas.com, Senin (6/2/2024).
Hindarto tidak merespons permintaan tersebut dan beralasan memiliki pandangan yang berbeda.
Pada Sabtu (3/2/2024), nomor itu menghubunginya lagi dengan melampirkan video-video testimoni lain yang dibuat para rektor kampus di Jawa Tengah.
"Ini bapak semuanya sudah ngirim untuk saya kirim ke Kapolda," lanjut Hindarto menirukan pesan yang dia terima.
Baca juga: Noda Pemilu 2024, Pelanggaran Etik Ketua MK-KPU dan Peringatan Para Guru Besar untuk Pemerintah
Meski begitu, Hindarto tetap tidak membalas pesan tersebut. Dia memutuskan tidak membuat video apresiasi kinerja Jokowi karena bukan pilihannya.
"Saya menghormati, orang tersebut sedang menjalankan tugas, tapi saya juga menjalankan tugas saya dan sikap pilihan kami,” lanjutnya, dikutip dari Kompas.id, Senin.
Pada Senin (5/2/2024), Hindarto menyatakan nomor tersebut kembali menghubunginya, tetapi melalui sambungan telepon. Walau begitu, dia tetap tidak merespons panggilan itu.
Di sisi lain, Hindarto bersama 26 anggota Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia (APTKI) telah menyatakan keprihatinan terhadap kondisi demokrasi Indonesia.
Mereka mendesak Jokowi dan jajaran pemerintahan untuk menjalankan tugas sesuai sumpah jabatan, memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menegakkan hukum tanpa tebang pilih.
Mereka juga meminta pemimpin negara, pemerintah, aparatur sipil negara, TNI, dan Polri selalu bersikap netral dan menghormati hak kebebasan berekspresi warga.
Baca juga: Banyak Kampus Kritik Jokowi, Ini Kata Anies, Ganjar, dan Kubu Prabowo
Video untuk jaga kondisi jelang Pemilu
Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Satake Bayu saat ditemui di Mapolda Jateng.Pihaknya berharap agar para tokoh dan akademisi mengampanyekan pemilu damai dan menjaga situasi kondusif jelang hari pencoblosan.
"Jadi pada satu sisi bahwa tujuannya dalam rangka pemilu ini tadi disampaikan melaksanakan kegiatan cooling system kepada beberapa tokoh baik agama, masyarakat, orang-orang yang punya kompeten untuk bisa membantu menjaga situasi kamtibmas bisa berjalan aman lancar dan tertib," ujar Satake, dilansir dari Kompas.com, Selasa (7/2/2024).
Dia menyebutkan, video itu nantinya dapat berjalan efektif dan diterima baik oleh masyarakat.
Untuk mendapatkan video testimoni dari para rektor dan tokoh di Semarang, pihaknya mengerahkan petugas yang bekerja di bawah Polrestabes Semarang.
Baca juga: Menyoroti Respons Pemerintah atas Kritik yang Dilayangkan Guru Besar dan Kampus...
Bukan video prestasi Jokowi
Terpisah, Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar mengatakan, permintaah video ini sebagai upaya pertanggungjawabannya dalam menjaga situasi tetap kondusif jelang Pemilu 2024.
"Cooling system ini kegiatannya antara lain mengajak tokoh-tokoh masyarakat pemuda agama kemudian termasuk sivitas akademika untuk memberikan dukungan kepada terlaksananya pemilu damai," jelas Irwan.
Namun, dia membantah para tokoh diminta untuk menjelaskan prestasi kinerja Jokowi, apalagi menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu paslon.
"Tidak ada (soal politik dan pujian Jokowi), tidak ada sama sekali, sekali lagi saya ulangi bahwa ajakan itu untuk men-support terciptanya pemilu damai. Tidak ada paksaan terhadap siapa saja yang kita hubungi yang kami anggap layak untuk testimoni atau pesan kamtibmas di Kota Semarang," tegasnya.
Irwan menegaskan, video tersebut akan digunakan untuk mengampanyekan pemilu damai melalui publikasi media sosial.
"Sebelum kami melakukan wawancara dan testimoni kami sudah sampaikan bahwa hasil testimoni akan kami publish karena tujuan kami agar pesan dari tokoh ini sampai khalayak ramai ajakan-ajakannya," pungkasnya.
(Sumber: Kompas.com/Muchamad Dafi Yusuf, Titis Anis Fauziyah | Editor: Dita Angga Rusiana, Gloria Setyvani Putri)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.https://news.google.com/rss/articles/CBMihQFodHRwczovL3d3dy5rb21wYXMuY29tL3RyZW4vcmVhZC8yMDI0LzAyLzA3LzEzMTUwMDE2NS9iZWRhLXBlcm55YXRhYW4tcmVrdG9yLXVuaWthLXNvZWdpamFwcmFuYXRhLWRhbi1wb2xpc2ktc29hbC1wZXJtaW50YWFuP3BhZ2U9YWxs0gEA?oc=5
2024-02-07 06:15:00Z
Tidak ada komentar:
Posting Komentar