TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Ones Suhuniap mengkritik sikap Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md yang menolak bernegosiasi dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan aktor di Papua untuk pembebasan sandera. Sandera yang dimaksud yaitu pilot Susi Air Philip Merthens.
"Kenapa pemerintah Indonesia selalu takut dan menolak yang ditawarkan oleh orang Papua. Ada apa di balik penolakan yang disampaikan pemerintah Indonesia melalui Menkopolhukam?," kata Ones dalam keterangan kepada Tempo, Jumat, 17 Februari 2023.
Sebelumnya, Mahfud Md menegaskan pemerintah tidak akan bernegosiasi dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) soal permintaan memerdekakan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"NKRI berdasar konstitusi, berdasar hukum internasional, dan berdasarkan kenyataan faktual. (Papua) adalah bagian yang sah dari NKRI. Oleh sebab itu, tidak ada negosiasi soal itu dan kami akan mempertahankan serta memberantas setiap yang ingin mengambil bagian secuil pun dari NKRI," kata Mahfud usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
Mahfud menyampaikan hal itu sekaligus untuk menanggapi video yang beredar di masyarakat, di mana salah satu anggota KKB dalam video itu meminta Indonesia mengakui Papua merdeka. Anggota KKB dalam video tersebut mengatakan penyanderaan terhadap pilot Susi Air Philip Mark Merthens dilakukan karena Indonesia tidak pernah mengakui kemerdekaan Papua.
Kapten Philip Marthens dan lima penumpang Susi Air yakni Demanus Gwijangge, Minda Gwijangge, Pelenus Gwijangge, Meita Gwijangge, dan Wetina W, menjadi korban pembajakan oleh TPNPB-OPM.
Pesawat PK-BVY rute penerbangan perintis Timika - Paro yang mereka tumpangi dirusak oleh kelompok separatis TPNPB-OPM pimpinan Egianus Kogoya setelah landing di Lapangan Terbang Apro, Selasa 7 Februari 2023 pukul 06.17 WIT.
Mahfud lalu menegaskan bahwa sejauh ini Pemerintah telah menempuh pendekatan persuasif terkait upaya pembebasan pilot Susi Air yang disandera oleh KKB pimpinan Egianus Kogoya di Paro, Nduga, Papua Pegunungan. Pemerintah, kata dia, juga terus berupaya mengutamakan keselamatan pilot berkebangsaan Selandia Baru tersebut.
Namun, kata Ones, masyarakat Papua menangkap bahwa pemerintah Indonesia ingin memelihara konflik yang dampaknya mengorbankan rakyat. "Perang bukan solusi alternatif, perang dan operasi militer hanya menambah luka dan darah terhadap rakyat sipil di Papua terutama rakyat di Nduga," ujar Ones.
Untuk itu, Ones meminta Mahfud Md mempertimbangkan keselamatan sandera, rakyat sipil, hingga TNI Polri. Ia menilai negosiasi damai diperlukan jika tidak ingin ada korban rakyat sipil maupun militer. "Karena rakyat Papua maupun rakyat Indonesia menolak negosiasi dalam pembebasan sandera dengan mengedepankan operasi militer, berapa anggota militer dan rakyat sipil mau dikorbankan?" kata dia.
Pilihan Editor: Kejaksaan Agung Bantah Tetapkan Firli Bahuri Tersangka Suap
https://news.google.com/rss/articles/CBMicmh0dHBzOi8vbmFzaW9uYWwudGVtcG8uY28vcmVhZC8xNjkyNjAzL2tucGIta3JpdGlrLW1haGZ1ZC1tZC10b2xhay1uZWdvc2lhc2ktcGlsb3Qtc3VzaS1haXItZGVtaS1rZW1lcmRla2Fhbi1wYXB1YdIBAA?oc=5
2023-02-17 03:19:07Z
Tidak ada komentar:
Posting Komentar