Syuriyah atau Pembina Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Purworejo, KH Zaenal Mustofa memberikan tanggapan soal kondisi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo. Daerah yang sedianya bakal jadi lokasi penambangan batu andesit untuk pembangunan Bendungan Bener itu belakangan ramai jadi perbincangan setelah adanya polemik.
Zaenal menyebut awalnya masyarakat diinformasikan oleh pemerintah bahwa tanah di Desa Wadas mengandung batuan andesit yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan material Bendungan Bener. Setelah informasi itu, muncul tanggapan dari masyarakat yang beragam tentang hal tersebut.
"Nah setelah diinformasikan, masyarakat kemudian memberikan beragam tanggapan. Dari upaya sosialisasi secara masif oleh pemerintah, ada pihak dari masyarakat yang menolak kehadiran mereka (pemerintah) untuk sosialisasi," kata Zaenal Mustofa dalam keterangan tertulis, Jumat (11/2/2022).
Sejak awal rencana proyek strategis nasional Bendungan Bener itu dicanangkan, lanjutnya, pemerintah terus berupaya melakukan sosialisasi dan mediasi kepada masyarakat di Desa Wadas. Namun, adanya pihak yang kontra membuat pendekatan persuasif tersebut tak berjalan mulus.
"Mereka (kontra) sama sekali tidak mau dan menolak sosialisasi dari pemerintah, lalu memasang spanduk di jalan sebagai ekspresi rasa tidak sepakat. Kemudian pihak pro lama kelamaan muncul, dari situ lah pihak pro dan kontra mulai ada jarak, padahal tetanggaan, komunikasi juga jadi tidak terlalu intens," tuturnya.
Ia juga mengungkapkan, kehadiran pihak kontra tersebut kerap membuat warga sekitar menjadi resah. Bahkan, pihak tersebut juga kerap menyebarkan teror di sepanjang malam dan mengancam warga. Seperti dengan melakukan konvoi sepeda motor di malam hari, hingga dianggap pengkhianat kepada warga yang ingin menjual tanahnya.
Zaenal juga menyebut pemerintah tak menyerah begitu saja dalam melakukan pendekatan kepada warga. Termasuk pada peristiwa yang melibatkan tim pengukur tanah dan aparat penegak hukum pada Selasa (8/2) lalu yang menjadi viral.
"Puncaknya yang menjadi trending topik nasional, sebenarnya pemerintah waktu itu akan melakukan sosialisasi di balai desa termasuk pengukuran tanah, otomatis dikawal polisi. Sebelum sampai di balai desa, mereka sudah diadang masyarakat kontra yang sudah menyiapkan kayu, batu dan segala macam," terangnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf meminta agar polemik yang terjadi di Desa Wadas tidak dipolitisasi. Apalagi jika dicap bahwa pemerintah menindas rakyat.
"Yang kita butuhkan sekarang adalah jalan keluarnya, dan Nahdlatul Ulama insyaallah Akan siap terus hadir mendampingi rakyat dan membantu pemerintah melancarkan komunikasi antara pemerintah dengan rakyat itu sendiri," pungkasnya.
(akn/ega)https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiamh0dHBzOi8vbmV3cy5kZXRpay5jb20vYmVyaXRhL2QtNTkzODgyOC9wZW1iaW5hLW51LXB1cndvcmVqby11bmdrYXAtYXdhbC1tdWxhLXByby0ta29udHJhLXdhcmdhLWRlc2Etd2FkYXPSAW5odHRwczovL25ld3MuZGV0aWsuY29tL2Jlcml0YS9kLTU5Mzg4MjgvcGVtYmluYS1udS1wdXJ3b3Jlam8tdW5na2FwLWF3YWwtbXVsYS1wcm8tLWtvbnRyYS13YXJnYS1kZXNhLXdhZGFzL2FtcA?oc=5
2022-02-11 14:20:17Z
Tidak ada komentar:
Posting Komentar