jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan kerumunan yang terjadi setelah Habib Rizieq Shihab (HRS) pulang ke Petamburan pada 10 November 2020 bukan lagi diskresi pemerintah.
Mahfud menjelaskan rilisnya pada 9 November 2020 terkait diskresi pemerintah yang menyatakan HRS boleh pulang dan boleh dijemput ke bandara, patuhi protokol kesehatan, serta diantar dan dikawal polisi sampai ke Petamburan.
"Jadi, kerumunan setelah diantar ke Petamburan bukan lagi diskresi pemerintah, tetapi pelanggaran hukum," tulis Mahfud MD melalui akunnya @mohmahfudmd sebagaimana diberitakan Antara, Sabtu (27/3).
Baca Juga:
Hal itu disampaikan Mahfud merespons eksepsi terdakwa Rizieq Shihab dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 26 Maret 2021.
Dalam nota pembelaannya, Rizieq mengaitkan kerumunan massa di Petamburan dengan saat penjemputan kepulangannya dari Arab Saudi, di Bandara Soekarno-Hatta yang diizinkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD.
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu menjelaskan kepulangan HRS memang diizinkan dan dikawal secara resmi sampai ke Petamburan sebagai diskresi pemerintah melalui menko polhukam.
Baca Juga:
"Undangan kerumunan setelah diantar ke Petamburan yang terjadi malam harinya, besok-besoknya lagi, dan di tempat-tempat lain tentu sudah bukan diskresi Pemerintah," kata Mahfud.
Oleh karena itu, Mahfud tak terima disalahkan Habib Rizieq atas kerumunan massa saat penjemputan di bandara dan mengaitkannya pada kerumunan di Petamburan dan seterusnya.
https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiVmh0dHBzOi8vd3d3Lmpwbm4uY29tL25ld3MvbWFoZnVkLW1kLW1lcmVzcG9ucy1wZXJueWF0YWFuLWhhYmliLXJpemllcS1rYWxpbWF0bnlhLXRlZ2Fz0gFYaHR0cHM6Ly9tLmpwbm4uY29tL2FtcC9uZXdzL21haGZ1ZC1tZC1tZXJlc3BvbnMtcGVybnlhdGFhbi1oYWJpYi1yaXppZXEta2FsaW1hdG55YS10ZWdhcw?oc=5
2021-03-27 19:50:00Z
Tidak ada komentar:
Posting Komentar