Pemerintah menolak mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat (PD) hasil kongres luar biasa (KLB) kubu Moeldoko yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut). Moeldoko dinilai sebaiknya mengundurkan diri dari Kantor Staf Presiden (KSP).
"Keputusan Yasonna ini menurut saya membuat Pak Moeldoko tidak memiliki pilihan lain selain mengundurkan diri sebagai kepala KSP," kata pakar komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, kepada wartawan, Rabu (31/3/2021).
Hensat menyebut Moeldoko harus mundur dari KSP demi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, kata dia, jika Moeldoko tidak mengundurkan diri, akan menjadi beban tersendiri bagi Jokowi.
"Karena bila beliau (Moeldoko) tidak mengundurkan diri, ini akan menjadi beban tersendiri buat Jokowi, sebagai orang terdekat yang memimpin kantor kepresidenan, staf kepresidenan," ucapnya.
Dalam polemik KLB Demokrat, Hensat menilai Moeldoko tidak memiliki analisis jauh terhadap perpolitikan di Tanah Air. Dia menyebut Moeldoko telah gegabah ketika menerima pinangan sebagai Ketum Demokrat dari tawaran kader PD yang menggelar KLB.
"Karena harusnya kan presiden dikelilingi oleh orang-orang yang cakap, yang mengerti kondisi negara, yang mengerti situasi politik secara lebih universal dengan umbrella view yang hebat," katanya.
"Jadi tidak ada pilihan lain bagi Pak Moeldoko untuk mengundurkan diri sebelum tanpa harus diminta mundur. Harusnya, demi Indonesia, katanya kan Pak Moeldoko bicara selalu begitu demi Indonesia, demi presiden, memang seharusnya beliau mengundurkan diri," tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan pemerintah menolak permohonan Moeldoko karena terdapat dokumen yang tidak lengkap.
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiVmh0dHBzOi8vbmV3cy5kZXRpay5jb20vYmVyaXRhL2QtNTUxNTU2MS9kZW1pLXByZXNpZGVuLWpva293aS1tb2VsZG9rby1zZWJhaWtueWEtbXVuZHVy0gEA?oc=5
2021-03-31 10:32:48Z
Tidak ada komentar:
Posting Komentar