Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB, Moeldoko mengungkap alasan dirinya menolak dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo di kisruh internal Partai Demokrat.
Nama Jokowi kerap dikaitkan sejumlah pihak lantaran Moeldoko yang terpilih sebagai Ketua Umum Demokrat versi KLB Sumut, masih berstatus sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya @dr_Moeldoko, Minggu (28/3) menegaskan soal dirinya terlibat dalam kisruh Demokrat sepenuhnya persoalan pribadi.
"Terhadap persoalan yang saya yakin benar dan itu atas otoritas pribadi yang saya miliki. Maka saya tidak mau membebani Presiden," kata dia dalam video tersebut.
Moeldoko juga mengatakan tidak memberitahu istri dan keluarganya atas keputusannya bersedia menjadi ketua umum partai berlambang mercy tersebut.
"Saya juga khilaf sebagai manusia biasa tidak memberitahu kepada istri dan keluarga saya atas keputusan yang saya ambil," ujar dia.
Menurut Moeldoko, keputusannya bersedia menjadi ketua umum Partai Demokrat, dilandasi persoalan ideologis. Dia berkata, ada tarikan ideologis dalam tubuh partai.
Selain itu, dia mengklaim ada pertarungan ideologi jelang 2024 yang berpotensi mengancam negara.
Dari hal itu, ia lantas melontarkan tiga pertanyaan kepada para kader Demokrat peserta KLB di Sumut. Tiga pertanyaan itu meliputi aspek legalitas KLB dan politik.
"Ada kecenderungan tarikan ideologis itu terlihat di tubuh Demokrat, jadi ini bukan sekedar menyelamatkan Demokrat, tapi juga menyelamatkan bangsa. Itu semua berujung pada keputusan saya menerima permintaan untuk memimpin Demokrat, setelah tiga pertanyaan yang saya ajukan kepada peserta KLB," ujar dia.
Moeldoko mengaku terbiasa menghadapi risiko seperti ini, terlebih untuk kepentingan bangsa dan negara.
"Untuk itu jangan bawa-bawa presiden dalam persoalan ini," tutupnya.
KLB Demokrat di Sumatera Utara beberapa waktu lalu menandai perpecahan di internal partai. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan KLB Sumut ilegal.
AHY lantas memecat sejumlah tokoh partai yang terlibat menginisiasi KLB Sumut. Sementara pemerintah sampai saat ini masih mengakui Demokrat di bawah AHY.
(wis)https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMieGh0dHBzOi8vd3d3LmNubmluZG9uZXNpYS5jb20vbmFzaW9uYWwvMjAyMTAzMjgxODE3NTQtMzItNjIzMTEwL2FsYXNhbi1tb2VsZG9rby10b2xhay1iYXdhLW5hbWEtam9rb3dpLWRpLWtpc3J1aC1kZW1va3JhdNIBemh0dHBzOi8vbS5jbm5pbmRvbmVzaWEuY29tL25hc2lvbmFsLzIwMjEwMzI4MTgxNzU0LTMyLTYyMzExMC9hbGFzYW4tbW9lbGRva28tdG9sYWstYmF3YS1uYW1hLWpva293aS1kaS1raXNydWgtZGVtb2tyYXQvYW1w?oc=5
2021-03-28 11:59:48Z
Tidak ada komentar:
Posting Komentar