Militer Myanmar menahan pemimpin de facto, Aung San Suu Kyi dan melakukan kudeta, Senin (1/2)
Suu Kyi dan para pemimpin sipil lainnya ditahan oleh tentara pada hari yang sama dengan sesi parlemen baru, yang digelar sejak pemiu November lalu.
Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) mampu memenangkan pemilihan umum. Parpol milik Suu Kyi menang telak, lebih besar daripada pemungutan suara pada 2015.
Namun, militer Myanmar yang telah berkuasa selama 60 tahun menganggap ada kecurangan dalam pemungutan suara. Mereka mengklaim telah mengungkap, lebih dari 10 juta pemilih palsu dan menuntut komisi pemilihan umum Myanmar memberikan daftar peserta pemilu untuk diverifikasi.
Ketegangan meningkat, setelah Kepala Militer Jenderal Min Aung Hlang memberikan pidato yang memperingatkan bahwa konstitusi negara dapat dicabut, jika tidak ada perubahan yang dituntutnya.
Tank militer juga dikerahkan di jalan-jalan pusat Yangon, ibu kota Naypyidaw dan tempat lain bersamaan dengan protes hasil pemilu yang pro-militer.
Pada Senin tentara telah mengumumkan keadaan darurat dan mengatakan akan mengambil alih kekuasaan selama satu tahun.
Wakil Presiden Myint Swe yang juga mantan jenderal yang menjalankan komando militer Yangon, akan menjadi presiden hingga tahun depan.
Dalam sebuah pernyataan yang dibacakan di Myawaddy TV yang dikelola militer dan ditandatangani oleh Myint Swe, Swe mengatakan kekuasaan legislatif, yudikatif dan eksekutif diserahkan kepada Min Aung Hlaing, secara langsung, mengembalikan Myanmar ke kekuasaan militer.
Lalu tentara berjanji untuk menggelar pemilu baru setelah keadaan darurat selama setahun.
"Pemilihan umum multipartaai yang bebas dan adil akan diadakan dan kemudian tanggung jawab negara akan diserahkan kepada pihak yang menang," kata sebuah Pernyataan di halaman Facecook resmi militer.
Kudeta Sebelumnya di Myanmar
Kudeta di Myanmar pernah terjadi pada tahun 1962. Jenderal Ne Win menggulingkan pemerintah Sipil dengan alasan tak cukup kompeten untuk menjalankan roda pemerintahan.
Ne Win memimpin Myanmar selama 26 tahun. Namun pada tahun 1988, ia mengundurkan diri setelah adanya protes besar-besaran di seluruh Myanmar atas stagnasi ekonomi dan pemerintahan yang otoriter.
Lalu kepemimpinan diambil alih oleh jenderal Than Shwe dengan lasan perlunya memulihkan hukum dan ketertibaan di negara itu.
Pada tahun 2011 Than Swe mengundurkan diri, dan menyerahkan kekuasaan pemerintah mantan jenderal setelah mengadopsi konstitusi negara saat ini.
Konstitusi 2008, mengukir peran politik yang justru menguatkan peran militer dan memberi kendali kepada kementerian dalam negeri, perbatasan dan pertahanan utama.
Seperempat kursi di parlemen dikuasai oleh militer sehingga setiap perubahan membutuhkan dukungan dari anggota parlemen militer.
Menurut analis politik Khin Zaw Win yang berada di Yangon, jaminan kekuatan militer membuat konstitusi menjadi dokumen yang sangat tidak populer.
Sejak 2015, Suu Kyi dan pemerintahnya mencoba mengubah aturan tersebut. Selama masa jabatan terakhir, dia mengelak dari aturan yang mencegahnya mengambil alih kursi kepresidenan dengan megambil peraan de facto sebagai "penasihat negara."
Mengacu pada konstitusi, keadaan darurat dapat diumumkan hingga satu tahun, dari batas waktu yang ditentukan militer pada hari Senin.
"Tidak peduli apa yang terjadi selanjutnya, sang jenderal akan mencoba menumpuk permainan untuk menguntungkan dirinya," ujar Direktur Program Kekuasaan dan Diplomasi Lowy Institute Australia Herve Lemahieu.
Sementara itu, Suu Kyi melalui keterangan resmi partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) meminta publik untuk tidak menerima kudeta yang dilakukan militer dan mendesak warga untuk melakukan protes.
(isa/dea)https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMieWh0dHBzOi8vd3d3LmNubmluZG9uZXNpYS5jb20vaW50ZXJuYXNpb25hbC8yMDIxMDIwMTIxMjgxOC0xMDYtNjAxMDY5L2t1ZGV0YS1hdW5nLXNhbi1zdXUta3lpLWRhbi1rdWFzYS1taWxpdGVyLWRpLW15YW5tYXLSAQA?oc=5
2021-02-01 14:40:34Z
Tidak ada komentar:
Posting Komentar