Partai Demokrat menuding bahwa sejumlah narasi-narasi yang kontra terhadap partai tersebut selama beberapa waktu belakangan ini dikelola oleh buzzer, influencer ataupun akun-akun ternakan lain.
Kepala Balitbang DPP Partai Demokrat, Tomi Satryatomo mengatakan bahwa hal tersebut terlihat selama 7 hari kebelakang saat isu kudeta penggusuran Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari jabatan Ketua Umum bergejolak di publik.
Menurutnya, narasi yang terbangun di publik terkait isu tersebut kini sedang terbagi menjadi dua klaster, yakni pro terhadap Demokrat ataupun kontra terhadap partainya tersebut.
"Yang pro itu lebih human, lebih manusiawi, yang kontra ada indikasi digunakannya akun-akun buzzer, influencer, maupun akun-akun ternakan," kata Tomi dalam webinar yang digelar pada Minggu (7/2).
Menurutnya, buzzer tersebut membangun narasi yang bersifat doxing, hoax dan disinformasi dalam menjawab substansi isu yang berkembang di masyarakat tersebut.
Dalam hal ini, dia menyoroti misalnya tagar #BharataYudhaDemokrat yang justru tak berkaitan dengan isu kudeta yang berkembang di masyarakat.
"Kubu kontra alih-alih menjawab substansi, malah membalasnya dengan melakukan doxing, menyebarkan hoax dan disinformasi sebagai counter naratif," tambah dia.
Dia menjelaskan, identifikasi tersebut dapat terlihat dari akun-akun anonim yang turut meramaikan isu untuk membuat tren di dunia maya.
Tomi membeberkan, tiga akun yang menjadi suara utama dalam mendistribusikan konten narasi kontra Demokrat itu didominasi oleh tiga akun yang mana satu bersifat anonim dan dua akun manusia.
Kemudian, konten tersebut diamplifikasi oleh akun-akun anonim lain dengan polda searah. Dua akun tersebut misalnya @xvidgmbk yang bersifat anonim dan akun Denny Siregar.
"Analisa konten pada akun-akun di kubu kontra Demokrat memperlihatkan rekam jejak dukungan pada Presiden Jokowi, juga dukungan pada Gubernur Ganjar," jelasnya.
Sebagai informasi, Partai Demokrat saat ini tengah menjadi perbincangan di tengah masyarakat. AHY digadang-gadang bakal dikudeta oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko sebagai Ketum Partai.
Manuver itu disebutkan terkait erat dengan kepentingan Pemilu 2024.
DPP Demokrat menyatakan telah menerima informasi dari para pengurus pimpinan partai di pusat dan daerah yang sempat bertemu dengan Moeldoko. Mereka pun menilai Moeldoko sebagai penyalahgunaan wewenang karena mencatut nama Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
(mjo/age)https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMicGh0dHBzOi8vd3d3LmNubmluZG9uZXNpYS5jb20vbmFzaW9uYWwvMjAyMTAyMDcyMTI2NDAtMzItNjAzMzkzL2RlbW9rcmF0LXR1ZGluZy1idXp6ZXItaWt1dC1yZWNva2ktaXN1LWt1ZGV0YS1haHnSAQA?oc=5
2021-02-07 14:36:06Z
Tidak ada komentar:
Posting Komentar