Mantan Dubes RI untuk Myanmar, Ito Sumardi menjelaskan terkait akar persoalan yang berbuntut pada kudeta oleh pihak militer terhadap pemimpin de facto Aung San Suu Kyi (ASSK) dan Presiden Win Myint. Ito Sumardi pun mengingatkan Pemerintah Indonesia terkait kemungkinan gerakan rakyat.
Awalnya Ito Sumardi menjelaskan terkait persoalan Myanmar ini berkaitan dengan Pemilu 2020 di negara tersebut. Saat itu ada dugaan kecurangan yang dilakukan partai pemenang NLD milik Aung San Su Kyi namun tidak ditelusuri oleh KPU Myanmar.
"Dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2020 yang dimenangkan kembali oleh partai NLD (Partainya Aung San Su Kyi) secara mutlak, namun tidak dilaksanakan dan ditolak oleh pihak KPU myanmar yang mengklaim pelaksanaan pemilu telah dilakukan secara transparan dan melibatkan pengawas independen dari komunitas internasional, sehingga akhirnya pihak militer yang sudah mengingatkan mengambil alih kepemimpinan nasional saat ini," kata Ito saat dihubungi detikcom, Senin (1/2/2021).
Ito mengatakan pengambilalihan kepemimpinan itu juga berujung pada penangkapan sejumlah tokoh hingga presiden Myanmar. Menurutnya, berdasarkan versi pihak militer Myanmar, langkah tersebut sebagai upaya menyelamatkan konstitusi.
"Melakukan penahanan terhadap ASSK (Aung San Suu Kyi) selaku penasihat negara, Presiden Myanmar, pejabat pemerintahan, anggota parlemen serta menetapkan secara sepihak status 'negara dalam keadaan darurat' selama 1 tahun ke depan sebagai legitimasi penguasaan pemerintahan oleh militer. Statement pihak militer bahwa mereka menyelamatkan konstitusi adalah terkait dengan dugaan kecurangan dalam pemilu (versi militer)," ucapnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMicWh0dHBzOi8vbmV3cy5kZXRpay5jb20vYmVyaXRhL2QtNTM1NzU5OC9hbmFsaXNpcy1la3MtZHViZXMtcmktc29hbC1rdWRldGEtbWlsaXRlci1kaS1teWFubWFyLWltYmFzLWthc3VzLXJvaGluZ3lh0gEA?oc=5
2021-02-02 00:52:42Z
Tidak ada komentar:
Posting Komentar