Jakarta, CNBC Indonesia - Sejumlah negara-negara besar dunia mengecam tindakan kudeta yang dilakukan oleh kelompok militer Myanmar kepada pemimpin de facto negara Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint. Ini pun termasuk Amerika Serikat (AS) di bawah pimpinan Joe Biden.
Dilansir AFP, Juru Bicara Gedung Putih bahkan me-warning junta. AS mendesak militer Myanmar untuk membebaskan Suu Kyi dan sejumlah pejabat yang ditahan.
"AS menentang setiap upaya untuk mengubah hasil pemilu baru-baru ini atau menghalangi transisi demokrasi Myanmar, dan akan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab jika langkah-langkah ini tidak dibatalkan," kata juru bicara Gedung Putih Jen Psaki dalam sebuah pernyataan.
"Kami mendesak militer dan semua pihak lainnya untuk mematuhi norma demokrasi dan supremasi hukum, dan membebaskan mereka yang ditahan hari ini."
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken juga meminta hal yang sama. Ia mengaku sangat prihatin.
"Kami menyerukan kepada para pemimpin militer Burma untuk membebaskan semua pejabat pemerintah dan pemimpin masyarakat sipil dan menghormati keinginan rakyat seperti yang diungkapkan dalam pemilihan umum demokratis pada 8 November," tegasnya.
"Militer harus membalikkan tindakan ini segera."
Hal yang sama juga dilakukan Australia. Negeri Kanguru juga menuntut tentara Myanmar segera membebaskan peraih Nobel perdamaian itu.
Mereka memperingatkan militer yang disebut "sekali lagi berusaha untuk merebut kendali" negara itu. Sebelumnya Myanmar menjadi lebih demokratis sejak 2011, setelah dalam cengkeraman militer lebih dari 49 tahun.
"Kami menyerukan kepada militer untuk menghormati aturan hukum, untuk menyelesaikan perselisihan melalui mekanisme yang sah dan untuk segera membebaskan semua pemimpin sipil dan lainnya yang telah ditahan secara tidak sah," kata Menteri Luar Negeri Marise Payne dalam sebuah pernyataan.
Suu Kyi, Presiden Win Myint dan sejumlah menteri ditahan Senin pagi. Ini adalah bagian dari kudeta, setelah Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) menang telak dalam pemilihan umum.
Pemungutan suara di Myanmar pada bulan November yang dinilai demokratis oleh pengamat independen disebut militer penuh kecurangan. Padahal hal tersebut dibantah komisi pemilihan umum setempat.
"Kami sangat mendukung pertemuan kembali Majelis Nasional secara damai, sesuai dengan hasil pemilihan umum November 2020," kata Payne.
Setelah Suu Kyi ditangkap, militer mengumumkan status darurat nasional satu tahun. Melalui sebuah siaran televisi lokal, militer menunjuk presiden baru negara itu dan membubarkan aktivitas di Balai Kota.
[Gambas:Video CNBC]
(sef/sef)
https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMid2h0dHBzOi8vd3d3LmNuYmNpbmRvbmVzaWEuY29tL25ld3MvMjAyMTAyMDExMTA1MDQtNC0yMjAwNzkvZ2VnZXItc3l1dS1raS1kaWd1bGluZ2thbi1taWxpdGVyLW15YW5tYXItYmlkZW4tYmVyaS13YXJuaW5n0gEA?oc=5
2021-02-01 04:23:43Z
Tidak ada komentar:
Posting Komentar