POJOKSATU.id, JAKARTA – Rencana pemerintah mendatangkan 500 TKA asal China ditentang banyak pihak, tak terkecuali DPRD, Pemprov dan masyrakat setempat.
TKA China itu rencananya bekerja di perusahaan pemurnian (smelter) PT VDNI di Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.
Penolakan atas rencana itu pun berdatangan. Mulai dari DPRD, Pemprov, serta masyarakat Sultra.
Bahkan, Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh lantang mengancam memimpin langsung akhis unjuk rasa penolakan bersama warga.
Pun demikian dengan Gubernur Sultra, Ali Mazi yang tegas menolak kedatangan 500 TKA itu.
Meski ratusan TKA itu sudah menjalani protokol kesehatan, Ali Mazi menyatakan bahwa suasana hati masyarakat belum mau menerima kedatangan TKA China itu.
Kondisi ini, harus menjadi perhatian pemerintah pusat dan mendengarkan aspirasi masyarakat setempat.
Demikian disampaikan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Ekonomi, Umarsyah kepada RMOL, Kamis (30/4/2020).
Menurutnya, pemerintah harus merespon positif karena kebijakan pemerintah pusat cenderung mengabaikan perasaan dan keresahan yang terjadi di daerah.
“Kita memahamai dan merespons positif suara masyarakat Sultra. Pemerintah pusat kita imbau untuk mau mendengar suara mereka, stop dulu kehadiran TKA asing itu. Apalagi ditengah wabah seperti saat ini,” tuturnya.
PODCAST: Milenial Nakal
https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMieWh0dHBzOi8vcG9qb2tzYXR1LmlkL25ld3MvYmVyaXRhLW5hc2lvbmFsLzIwMjAvMDUvMDEvNTAwLXRrYS1jaGluYS1wYm51LWtpcmltLXBlcmluZ2F0YW4ta2VyYXMtdW50dWstcGVtZXJpbnRhaGFuLWpva293aS_SAQA?oc=5
2020-04-30 17:15:12Z
Tidak ada komentar:
Posting Komentar