Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut kemungkinan tak ada kepala daerah di Ibu Kota baru.
Alasannya, agar komando langsung diarahkan dari pemerintah pusat.
Baca: Kemendagri Usul Wilayah Ibu Kota Baru Tidak Sedang Gelar Pilkada
Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik menilai skema tersebut lebih memudahkan dalam hal koordinasi pemerintahan di Ibu Kota baru.
Nantinya, jabatan kepala daerah diganti dengan seseorang yang katanya bertindak sebagai pengelola kawasan.
"Ada semacam pengelola atau apa nanti, tapi kita tunggu kajian dari Bappenas. Kita katakan kalau administratif itu jauh lebih gampang komandonya dari pusat," ucap dia dalam diskusi di kawasan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/2019).
Kemendagri juga mendorong hasil kajian yang dilakukan para pakar soal bentukan daerah di Ibu Kota baru.
Yakni mengedepankan daerah administratif, dibanding daerah otonom.
Sebab usulan itu senada dengan mereka yang juga menyarankan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar kawasan calon Ibu Kota baru Indonesia, bukan daerah otonom.
Sarannya, wilayah tersebut harus benar-benar tenang dan tidak diwarnai hiruk-pikuk politik lokal.
Baca: KPU Mulai Bicarakan Anggaran Pilkada 2020 dengan Pemda dan Kemendagri
Sebab berdasarkan pengalaman Kemendagri, politik lokal kerap mencampuri kebijakan yang diambil pemerintah pusat.
"Kami sarankan lokasi Ibu Kota adalah tempat yang betul-betul tenang dan tidak berwarnai dengan hiruk-pikuk politik lokal," ujarnya.
https://www.tribunnews.com/nasional/2019/08/24/usul-tak-ada-kepala-daerah-di-ibu-kota-baru-kemendagri-lebih-mudah-komando-langsung-dari-pusat
2019-08-24 16:33:45Z
Tidak ada komentar:
Posting Komentar