/data/photo/2024/04/05/660f7e93a840e.jpg)
JAKARTA, KOMPAS.com- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy berpandangan, mustahil apabila kunjungan kerja dan pembagian bantuan sosial (bansos) oleh Presiden Joko Widodo dapat memengaruhi hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Hal ini disampaikan Muhadjir ketika memberikan keterangan di hadapan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024, Jumat (5/4/2024).
Awalnya, Muhadjir menjelaskan bahwa kunjungan Jokowi ke daerah bukan sekadar untuk membagikan bansos, melainkan juga memastikan semua program terlaksana dengan baik sekaligus menerima umpan balik dari masyarakat terkait program yang dijalankan.
Baca juga: Sidang MK, Muhadjir Jawab soal Penugasan Presiden yang Dicurigai Hakim sebagai Cawe-cawe
"Karena itu sering mesti kita undang kita kumpulkan mereka, misalnya smp 1.000 orang untuk ketemu dgn beliau, untuk melakukan dialog, itu sebetulnya simbolik saja," kata Muhadjir, Jumat siang.
Muhadjir pun mengaku ragu apabila kunjungan Jokowi untuk membagikan bansos itu bisa memengaruhi preferensi rakyat dalam memilih calon presiden dan wakil presiden.
Baca juga: Sidang MK, Muhadjir Jawab soal Penugasan Presiden yang Dicurigai Hakim sebagai Cawe-cawe
Sebab, menurut dia, Jokowi hanya bertemu ratusan ribu orang selama berkeliling Indonesia untuk membagikan bansos.
"Kalau 40 titik itu taruhlah 2.000 (orang) satu titik, berapa? Kan hanya 80.000, masa 80.000 (orang di) kunjungan beliau bisa memengaruhi sleuruh Indonesia?" kata Muhadjir.
Ia menambahkan, Jokowi pun tidak hanya mendatangi satu titik ketika berkunjung ke daerah, bahkan bisa sampai 5 titik untuk mengecek berbagai proyek pemerintah.
Baca juga: Airlangga Sebut Tak Ada Bansos Berbungkus Kuning, Ketua MK: Warna Lain Ada, Pak?
"Sekali lagi saya sampaikan, terlalu musykil kalau hanya 100 kunjungan untuk secara simbolik membagi bansos kemudian itu berpengaruh secara nasional, itu saya kira doesn't make sense," ujar Muhadjir.
Pernyataan Muhadjir ini lantas membuatnya langsung ditegur Ketua MK Suharyanto yang mengingatkan bahwa Muhadjir tidak boleh berpendapat.
"Mohon Bapak tidak berpendapat soal itu," kata Suharyanto.
"Saya kira itu yang bisa saya sampaikan," ujar Muhadjir mengakhiri jawabannya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.https://news.google.com/rss/articles/CBMigQFodHRwczovL25hc2lvbmFsLmtvbXBhcy5jb20vcmVhZC8yMDI0LzA0LzA1LzE0MDcxODgxL3NlYnV0LW11c3RhaGlsLWpva293aS1iYWdpLWJhbnNvcy1wZW5nYXJ1aGktcGVtaWx1LW11aGFkamlyLWRpdGVndXItaGFraW0tbWvSAQA?oc=5
2024-04-05 07:07:00Z
Tidak ada komentar:
Posting Komentar