Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan meminta masyarakat mencerna, menakar, dan menimbang pernyataan Presiden Jokowi bahwa pejabat negara meliputi presiden hingga menteri boleh berkampanye dan memihak salah satu calon di Pilpres 2024 selama ikut aturan.
"Karena sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua, jadi kami serahkan ke masyarakat Indonesia untuk mencerna dan menilai," kata Anies di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Rabu (24/1).
Lebih lanjut, Anies sendiri menyatakan komitmen untuk menjaga Indonesia tetap menjadi negara hukum, di mana penguasa tunduk oleh hukum berlaku.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jangan sampai jadi negara kekuasaan, di mana hukum diatur oleh penguasa. Nah kita ingin penguasa diatur oleh hukum," tegasnya.
Ia melanjutkan menjadi negara hukum berarti seluruh pihak yang menjalankan kewenangan pemerintahan merujuk pada aturan hukum berlaku. Bukan berdasarkan selera maupun kepentingan yang melekat pada dirinya atau kelompoknya.
ADVERTISEMENT
"Bernegara itu mengikuti aturan hukum, jadi kita serahkan kepada aturan hukum. Menurut aturan hukumnya bagaimana. Ini kan bukan selera, saya setuju atau tidak setuju, aturan hukumnya bagaimana," tegas Anies.
Ia juga meminta para ahli hukum tata negara menelaah pernyataan Jokowi tersebut.
Menurut Anies ahli hukum tata negara perlu menelaah apakah pernyataan Jokowi tersebut sejalan dengan ketentuan hukum berlaku atau tidak.
"Untuk memberikan opininya, sebetulnya aturan hukum kita bagaimana sih. Karena begini, kalau tidak nanti kita akan mengatakan itu benar atau salah berdasarkan pandangan subjektif masing-masing," kata Anies.
"Negara ini negara hukum ya pakai aturan hukum. Kalau aturan hukumnya bilang tidak boleh, ya berarti tidak boleh, kalau aturan hukumnya bilang boleh, ya berarti boleh," sambungnya.
Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh memihak dan berkampanye dalam pemilihan presiden (pilpres) selama mengikuti aturan waktu kampanye dan tidak menggunakan fasilitas negara.
Pernyataan Jokowi itu merespons kritik terhadap menteri-menteri yang berkampanye dalam Pilpres 2024. Menurut Jokowi, hal itu tidak melanggar.
"Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh, tetapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," kata Jokowi di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1).
Jokowi mengatakan presiden tak hanya pejabat publik. Dia menyebut presiden juga berstatus pejabat politik.
Saat ditanya apakah memihak dalam Pilpres 2024, Jokowi malah bercanda. Dia bertanya balik ke wartawan.
"Itu yang saya mau tanya, memihak ndak," ucap Jokowi terkekeh.
"Itu (berkampanye) boleh. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing," ujarnya.
Keberpihakan Jokowi dalam Pilpres 2024 telah menjadi perhatian publik. Pasalnya, putra sulung Jokowi Gibra Rakabuming Raka mencalonkan diri sebagai wakil presiden.
Gibran mendampingi Capres 02 Prabowo Subianto yang saat ini menjabat Menteri Pertahanan di kabinet Jokowi.
(wis)https://news.google.com/rss/articles/CBMiggFodHRwczovL3d3dy5jbm5pbmRvbmVzaWEuY29tL25hc2lvbmFsLzIwMjQwMTI0MTIzMTM2LTYxNy0xMDUzNzI2L2FuaWVzLXJlc3BvbnMtam9rb3dpLWJvbGVoLWthbXBhbnllLXNheWEtZGVuZ2FyLXNlYmVsdW1ueWEtbmV0cmFs0gEA?oc=5
2024-01-24 06:05:19Z
Tidak ada komentar:
Posting Komentar