Sejumlah terduga pelaku perundungan dan pelecehan seksual terhadap pegawai laki-laki di kantor Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) masih aktif bertugas. KPI mengatakan para terduga pelecehan seks itu belum diberi tindakan apa pun.
"Statusnya mereka adalah pegawai KPI non-PNS. Kalau aktif atau tidak, mereka masih aktif, karena apa, karena kita belum bisa melakukan tindakan apa pun sebelum kita mendapatkan informasi yang lebih lengkap," kata Komisioner KPI, Nuning Rodiyah, di gedung KPI, Jalan Juanda, Jakarta Pusat, Kamis (2/9/2021).
Nuning mengatakan KPI berencana menonaktifkan sementara para pegawai yang diduga terlibat kasus pelecehan ini. Hal itu dilakukan untuk memperlancar proses hukum oleh pihak kepolisian.
"Ada rencana begini, ketika sedang menghadapi proses hukum semua pihak yang kemudian terlibat ada kemudian rencana akan kita nonaktifkan, untuk apa, untuk memperlancar semua proses yang ada," kata Nuning.
"Karena setiap saat bisa dipanggil kepolisian, kalau kemudian terus-menerus kita aktifkan di kantor, maka bisa jadi terjadi interaksi yang tidak diinginkan ketidaknyamanan kerja dan lain sebagainya," sambungnya.
Nuning mengatakan pihaknya akan mengambil sikap sesegera mungkin setelah kasus ini selesai ditangani polisi. Jika terbukti bersalah, para pelaku akan mendapat sanksi tegas.
"Setelah kasus ini clear, kami akan mengambil kebijakan. Tentu seperti tadi yang saya sampaikan, kalau memang terbukti, maka terduga pelaku pasti mendapatkan sanksi. Kalaupun tidak terbukti, maka MS tentu kan mendapatkan treatment khusus untuk persoalan ini," tuturnya.
KPI Panggil Atasan Langsung Korban
KPI juga bakal memanggil atasan langsung dari pegawai yang menjadi korban pelecehan seksual sesama jenis di Kantor KPI. Atasan atau koordinator langsung korban akan dimintai keterangan.
"Pasti itu saya kira perlu tidak hanya komisioner, tentunya karena atasan langsung dari MS ni tentunya tidak sama dengan sekarang, itu bisa jadi pintu masuk informasi bagi kami di komisioner KPI ini untuk sebenarnya memetakan kondisi kerja saat itu seperti apa, apakah memang ada benar pola-pola perundungan yang menjadi relasi keseharian di tempat kerja atau seperti apa, itu bagi kami sangat kita butuhkan dan akan kita lakukan," kata Nuning.
Nuning mengatakan atasan langsung korban yang akan diperiksa antara lain tim monitoring, tenaga ahli, PNS yang masih menjabat, serta pegawai yang sudah pensiun. Nuning berharap pihaknya dapat menggali keterangan yang lebih valid dari atasan korban.
"Atasan langsung itu bisa koordinator dari tim monitoring, ada tenaga ahli, ada juga PNS yang mungkin sekarang sudah pensiun itu bagian yang semua akan kita telusuri," tuturnya.
https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMic2h0dHBzOi8vbmV3cy5kZXRpay5jb20vYmVyaXRhL2QtNTcwNzM4NS90ZXJkdWdhLXBlbGFrdS1wZWxlY2VoYW4tc2Vrcy1wZXJ1bmR1bmdhbi1zZXNhbWEtcGVnYXdhaS1tYXNpaC1ha3RpZi1kaS1rcGnSAXdodHRwczovL25ld3MuZGV0aWsuY29tL2Jlcml0YS9kLTU3MDczODUvdGVyZHVnYS1wZWxha3UtcGVsZWNlaGFuLXNla3MtcGVydW5kdW5nYW4tc2VzYW1hLXBlZ2F3YWktbWFzaWgtYWt0aWYtZGkta3BpL2FtcA?oc=5
2021-09-02 11:18:19Z
Tidak ada komentar:
Posting Komentar