Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mengkritik keras Presiden Joko Widodo (Jokowi) lewat julukan 'The King of Lip Service'. Kritikan BEM UI itu menimbulkan kontroversi.
Kritikan terhadap Presiden Jokowi itu disampaikan BEM UI melalui akun Twitternya, @BEMUI_Official pada Sabtu (26/6/2021). BEM UI mengunggah foto Jokowi yang sudah diedit dengan background gambar bibir lengkap dengan mahkota raja.
"JOKOWI: THE KING OF LIP SERVICE," tulis BEM UI dalam caption unggah tersebut.
BEM UI menilai Jokowi kerap mengobral janji manis. Namun, menurut BEM UI, janji Jokowi itu seringkali tak selaras dengan kenyataan.
"Jokowi kerap kali mengobral janji manisnya, tetapi realitanya sering kali juga tak selaras. Katanya begini, faktanya begitu. Mulai dari rindu didemo, revisi UU ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya," ungkapnya.
Kritik ini juga ditampilkan melalui situs resmi BEM UI.
Kritik untuk Jokowi
Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra menjelaskan julukan King of Lip Service tersebut merupakan bentuk kritik terhadap Jokowi. Menurut Leon banyak pernyataan Jokowi yang tidak sesuai kenyataan.
"Itu bentuk kritik kami. Jadi itu brigade UI. Organisasi taktis di bawah BEM UI. Itu untuk kritik bahwa selama ini banyak pernyataan-pernyataan Presiden yang tidak sesuai realita atau pelaksanaannya. Misalnya UU ITE. Justru Presiden menyampaikan terkait wacana revisi UU ITE, tapi yang keluar buku pedoman SKB. Justru ditambah pasal baru yang berpotensi juga, untuk kemudian menambah pasal-pasal karet UU ITE. Yaitu 45c," ujar Leon saat dihubungi.
Leon kemudian mengungkit masalah demo. Dia menyebut Jokowi sempat mengaku kangen didemo. Namun, dia menjelaskan bahwa saat didemo ada puluhan mahasiswa yang ditangkap.
"Kita tahu ada pernyataan presiden terkait demo. Kita tahu ada pernyataan Presiden yang kangen didemo, tetapi pas didemo 1 Mei, mahasiswa UI hampir 30 ditangkap, dipukuli, diseret oleh polisi. Tanggal 3 Mei juga salah satu mahasiswa UI jadi tersangka ketika jalan pulang dari aksi," tuturnya.
Selain itu, Leon juga mengungkit soal polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK. Menurutnya, pernyataan Jokowi soal TWK bukan dasar menentukan kelulusan pegawai KPK berbeda dengan kenyataannya.
"Kemudian juga terkait TWK, kita tahu sendiri bersama bahwa Presiden menyampaikan TWK mestinya tidak dijadikan dasar untuk kemudian memecat pegawai KPK. Tapi kenyataannya tetap saja, ada 50 orang lebih yang dianggap tidak bisa dibina atau dipecat," ujarnya.
Berangkat dari kritik-kritik tersebut, dia meminta Jokowi agar bersikap tegas.
"Jadi ini kami menyampaikan kritik bahwa seharusnya presiden Jokowi tegas dengan pernyataannya," tegasnya.
Simak tanggapan Jubir Jokowi mengenai kritikan BEM UI ini pada halaman selanjutnya.
Saksikan juga 'Jokowi: Pandemi Belum Berakhir, Kita Harus Tetap Waspada':
https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiaGh0dHBzOi8vbmV3cy5kZXRpay5jb20vYmVyaXRhL2QtNTYyMjMzMy9rb250cm92ZXJzaS1iZW0tdWktc2VidXQtcHJlc2lkZW4tam9rb3dpLXRoZS1raW5nLW9mLWxpcC1zZXJ2aWNl0gFsaHR0cHM6Ly9uZXdzLmRldGlrLmNvbS9iZXJpdGEvZC01NjIyMzMzL2tvbnRyb3ZlcnNpLWJlbS11aS1zZWJ1dC1wcmVzaWRlbi1qb2tvd2ktdGhlLWtpbmctb2YtbGlwLXNlcnZpY2UvYW1w?oc=5
2021-06-27 23:17:58Z
Tidak ada komentar:
Posting Komentar