VIVA – Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD telah mengumumkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua masuk kategori tindakan teroris. Namun, cara pemerintah itu ditolak Gubernur Papua Lukas Enembe yang meminta label teroris terhadap KKB dikaji kembali.
Perbedaan pandangan antara pemerintah pusat dengan provinsi ini jadi sorotan. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai perbedaan pandangan itu menjadi masalah serius untuk menangani masalah Papua.
"Ini masalah serius. Beda pandangan Pemerintah Pusat dengan Pemprov Papua harus segera diselesaikan. Sulit menyelesaikan masalah Papua jika tidak satu frekuensi antar pemerintah pusat dan pemerintah Papua. Basis pendekatan masalah Papua adalah dialog dalam balutan kasih sayang," kata Mardani, Jumat 30 April 2021
Menurut Mardani, dalam penanganan permasalahan di Papua, pemerintah sebenarnya sudah memiliki niat baik. Namun, semua itu perlu dikomunikasikan kepada masyarakat Papua agar niat baik mendapatkan respons positif dan didukung masyarakat.
https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMibGh0dHBzOi8vd3d3LnZpdmEuY28uaWQvYmVyaXRhL25hc2lvbmFsLzEzNjkxNjAtZ3ViZXJudXItcGFwdWEtdG9sYWsta2tiLWRpY2FwLXRlcm9yaXMtbWFyZGFuaS1tYXNhbGFoLXNlcml1c9IBcGh0dHBzOi8vd3d3LnZpdmEuY28uaWQvYW1wL2Jlcml0YS9uYXNpb25hbC8xMzY5MTYwLWd1YmVybnVyLXBhcHVhLXRvbGFrLWtrYi1kaWNhcC10ZXJvcmlzLW1hcmRhbmktbWFzYWxhaC1zZXJpdXM?oc=5
2021-04-30 06:40:00Z
Tidak ada komentar:
Posting Komentar