Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin menilai Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu menindak Kepala Staf Presiden Moeldoko yang terlibat dugaan kudeta Partai Demokrat.
Ngabalin menyadari 'kudeta Demokrat' menarik perhatian publik karena melibatkan pejabat Istana. Akan tetapi, menurut dia, Jokowi tak perlu sampai turun tangan untuk menangani masalah ini.
"Tidak ada yang harus ditindak," kata Ngabalin saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (8/3).
Ngabalinmengakui bahwa publik berhak mempertanyakan kejadian tersebut. Menurut Ngabalin, tak ada yang salah jika masyarakatmengkritik keterlibatan Moeldoko.
Namun, ia merasa publik tidak bisa meminta pencopotan Moeldoko dari jabatan di KSP. Ngabalin berpendapat posisi Moeldoko sebagai kepala KSP menjadi hak prerogatif Jokowi sebagai presiden.
"Kita tahu bahwa yang mengangkat dan memberhentikan pembantu presiden ya beliau sendiri, tidak ada orang yang bisa melakukan itu kan," ujar Ngabalin.
Sebelumnya, Moeldoko didapuk jadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kongres itu digelar sejumlah kader Demokrat yang tidak puas dengan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
 Moeldoko hadir di lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). (ANTARA FOTO/Endi Ahmad) |
Sejumlah pihak mengkritik keterlibatan Moeldoko. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut Jokowi harus turun tangan karena Moeldoko dianggap merusak demokrasi.
"Aksi Pak Moeldoko mencederai demokrasi di Indonesia dan berpotensi merusak suasana demokratis di Indonesia. Ini jadi contoh buruk bagi publik," kata Mardani lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Senin (8/3).
Sementara itu, akhir pekan lalu, Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman enggan menanggapi soal tudingan peran istana dalam KLB Partai Demokrat terutama saat disangkutkan dengan Moeldoko. Ia meminta wartawan menanyakan langsung hal ini ke Moeldoko.
Ia juga enggan berkomentar soal respons Jokowi terkait KLB Demokrat ini.
"Sementara ini harap ditanyakan kepada Pak Moeldoko, kami belum mendapatkan informasi terkait hal tersebut," kata Fadjroel.
(dhf/nma)https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMieGh0dHBzOi8vd3d3LmNubmluZG9uZXNpYS5jb20vbmFzaW9uYWwvMjAyMTAzMDgxNTU4NTktMzItNjE1MTQxL25nYWJhbGluLXNvYWwtbW9lbGRva28ta3VkZXRhLWRlbW9rcmF0LXRhay1oYXJ1cy1kaXRpbmRha9IBemh0dHBzOi8vbS5jbm5pbmRvbmVzaWEuY29tL25hc2lvbmFsLzIwMjEwMzA4MTU1ODU5LTMyLTYxNTE0MS9uZ2FiYWxpbi1zb2FsLW1vZWxkb2tvLWt1ZGV0YS1kZW1va3JhdC10YWstaGFydXMtZGl0aW5kYWsvYW1w?oc=5
2021-03-08 09:33:41Z
Tidak ada komentar:
Posting Komentar