Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Tengah mendapat informasi ada 14 orang berangkat ke KLB Demokrat di Deli Serdang mengatasnamakan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di Jateng. Ke-14 orang itu tak semuanya merupakan kader Partai Demokrat di wilayah Jateng.
"Saya dapat informasi dari teman-teman DPC dan juga beberapa laporan penerbangan dan juga stasiun, ada kurang lebih 14 yang mengatasnamakan ketua DPC padahal bukan. Memang ada yang tertera di dalam kepengurusan DPC, tapi ada yang tidak tertera," kata Ketua DPD Demokrat Jateng, Rinto Subekti, di lokasi Rakorda, Hotel Grand Candi, Semarang, Jumat (5/3/2021).
Rinto menyebut tak semua dari ke-14 orang itu merupakan kader. Sebab, ada pula mantan kader yang saat ini sudah berpindah partai namun masih memiliki KTA Demokrat Jateng.
"DPC akan panggil orang tersebut yang tertera dalam kepengurusan. Ada satu daerah sudah keluar partai Demokrat dan masuk partai lain. Tapi dia punya KTA dan KTP, dia datang atas nama Demokrat. Inilah modus yang tidak gentleman," ujarnya.
Dia pun menegaskan tak ada perwakilan dari DPD Demokrat Jateng yang berangkat ke acara KLB di Deli Serdang, Sumut hari ini.
"Kalau ada orang yang menyatakan Ketua DPC Demokrat di Jateng, yang mengatakan Ketua DPD Demokrat Jateng hadir di Deli Serdang kami nyatakan bohong itu semua," tegasnya.
Rinto menyatakan tak ada ketua DPC maupun perwakilan dari DPD yang berangkat ke agenda KLB di Deli Serdang, Sumut hari ini. Sebab, semua Ketua DPC Demokrat se-Jateng, kata dia, berkumpul di lokasi Rakorda yang digelar di Semarang hari ini.
"Yang jelas kami berkumpul kompak baik ketua DPD, DPC se-Jateng, kami akan mengadakan rakorda yang InsyaAllah dibuka besok dihadiri seluruh fraksi baik tingkat pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota yang berasal dari Jateng," jelas Rinto.
Dia menyebut sesuai AD/ART partainya, kehadiran Ketua DPD maupun DPC dalam kongres tidak bisa diwakilkan. Sehingga, jika ada yang mengaku mendapatkan kuasa untuk mewakili, patut dicurigai ada pemalsuan.
"Yang harus diingat, syarat KLB harus Ketua DPC yang hadir, bukan diwakili. Kalaupun misal diwakili ada tanda tangan ketua DPC, maka kami akan polisikan itu," terangnya.
Soal hasil KLB yang menunjuk Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketum Demokrat, Rinto meminta Kementerian Hukum dan HAM tidak mengesahkannya. Pihaknya siap melawan jika keputusan KLB di Deli Serdang itu bakal disahkan.
"Kepada pemerintah dalam hal ini (Kementerian) Hukum dan HAM agar tidak mengesahkan pengurusan KLB yang sedang berlangsung. Kami di Jateng akan siap berdiri di depan membela ketua umum AHY dan Ketua Majelis Tinggi, SBY," katanya.
(ams/sip)https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMie2h0dHBzOi8vbmV3cy5kZXRpay5jb20vYmVyaXRhLWphd2EtdGVuZ2FoL2QtNTQ4MjgxMi8xNC1vcmFuZy1rbGFpbS13YWtpbGktZGVtb2tyYXQtamF0ZW5nLWRpLWtsYi1zdW11dC10ZXJhbmNhbS1kaXBvbGlzaWthbtIBAA?oc=5
2021-03-05 12:26:27Z
Tidak ada komentar:
Posting Komentar