Pihak Istana Kepresidenan akhirnya angkat bicara soal surat klarifikasi Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) soal isu kudeta posisi di pucuk pimpinan partai tersebut. Istana memilih untuk tidak menjawab, sikap yang justru membuat heran Demokrat.
Lewat Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, ia membenarkan bahwa surat tersebut dikirimkan petinggi Partai Demokrat. Surat ini diteken langsung AHY dan ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kami sudah menerima surat dari Pak AHY yang ditujukan kepada Bapak Presiden, diantar langsung oleh Pak Sekjen Partai Demokrat," ujar Pratikno dalam keterangan pers di saluran YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (4/2/2021).
Istana enggan menjawab surat klarifikasi AHY soal isu kudeta ketum Partai Demokrat. Istana beralasan, itu murni urusan internal Partai Demokrat.
"Kami sudah menerima surat itu, dan kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut karena itu perihal dinamika internal partai, itu adalah perihal rumah tanggal internal Partai Demokrat, yang semuanya sudah diatur di dalam AD/ART," ungkap Pratikno.
 Presiden Jokowi saat menerima AHY awal Mei 2019. (Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A) |
Partai Demokrat mengamini pernyataan Pratikno jika memang isu kudeta ketum hanya melibatkan internal partai. Tetapi, kata Partai Demokrat, urusan ini melibatkan pejabat tinggi di lingkaran Jokowi, dalam hal ini Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang terseret isu.
"Jika hanya melibatkan pihak internal, tentu jawaban Pak Pratikno tepat, tetapi ini melibatkan seseorang yang merupakan pejabat tinggi di lingkaran Presiden Jokowi," kata Ketua Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan Partai Demokrat Herman Khaeron kepada wartawan, Kamis (4/2).
Partai Demokrat heran mengapa Istana enggan menanggapi surat dari AHY. Partai Demokrat pun masih meminta Pratikno memberikan penjelasan.
"Ataukah pernyataan Pak Pratik ini merupakan jawaban bahwa keterlibatan pejabat tinggi tersebut adalah urusan pribadi. Saya kira masih membutuhkan penjelasan dari Pak Mensesneg," ujar Herman.
Sementara itu, senior Partai Demokrat Andi Alfian Mallarangeng menegaskan persoalan ini bukan masalah internal biasa, tapi melibatkan elemen kekuasaan.
"Ya tadi saya dengar Pak Mensesneg ya, bahwa itu tidak akan dijawab oleh Presiden karena itu masalah internal. Kalau kami masuk menganggap itu bukan masalah internal, kalau masalah internal ada mekanismenya, AD/ART sudah ada," kata Andi saat dihubungi terpisah.
Isu kudeta ketum Partai Demokrat pun kian panas ketika Moeldoko disebut-sebut menggalang kekuatan untuk posisi ketum. Simak di halaman selanjutnya...
https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMibGh0dHBzOi8vbmV3cy5kZXRpay5jb20vYmVyaXRhL2QtNTM2MjA2OS9oZXJhbi1kZW1va3JhdC1zYWF0LXN1cmF0LWtsYXJpZmlrYXNpLWt1ZGV0YS1rZS1qb2tvd2ktdGFucGEtYmFsYXNhbtIBAA?oc=5
2021-02-04 22:50:00Z
Tidak ada komentar:
Posting Komentar