Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan partainya memiliki kekhawatiran yang sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ihwal ketidakmampuan pemerintah Indonesia untuk membayar utang.
Pasalnya, rasio utang pemerintah Indonesia sudah sangat tinggi dan digunakan untuk kegiatan yang tidak produktif selama ini.
"Itu pula yang sejak awal kami khawatirkan, bahwa dengan utang yang jor-joran dan dipergunakan untuk kegiatan yang tidak produktif akan berdampak buruk pada keuangan negara," kata sosok yang akrab disapa Hero itu kepada CNNIndonesia.com, Kamis (24/6).
Dia menyatakan, pemerintah semestinya melakukan penghematan anggaran di sejumlah pos tertentu. Menurutnya, anggaran-anggaran itu seharusnya difokuskan pada kegiatan produktif dan jaring pengaman sosial.
"Enggak apa-apa besaran APBN diturunkan, tetapi mampu dicukupi oleh pendapatan negara, dan pada waktunya bisa dinaikkan lagi," imbuhnya.
Sebelumnya, BPK mengaku khawatir pemerintah Indonesia tidak bisa membayar utang. Pasalnya, rasio utang Indonesia terhadap penerimaan sudah tembus 369 persen atau jauh di atas rekomendasi IDR sebesar 92-176 persen dan rekomendasi IMF sebesar 90-150 persen.
"Tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunga melampaui pertumbuhan PDB dan penerimaan negara yang memunculkan kekhawatiran terhadap penurunan kemampuan pemerintah untuk membayar," tulis BPK dalam ringkasan eksekutif LHP LKPP 2020 dikutip CNNIndonesia.com, Rabu (23/6).
(mts)https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMid2h0dHBzOi8vd3d3LmNubmluZG9uZXNpYS5jb20vbmFzaW9uYWwvMjAyMTA2MjUwMDM5MzYtMzItNjU5MTU4L2RlbW9rcmF0LXN1ZGFoLWNlbWFzLXJpLXRhay1tYW1wdS1iYXlhci11dGFuZy1zZWphay1sYW1h0gF7aHR0cHM6Ly93d3cuY25uaW5kb25lc2lhLmNvbS9uYXNpb25hbC8yMDIxMDYyNTAwMzkzNi0zMi02NTkxNTgvZGVtb2tyYXQtc3VkYWgtY2VtYXMtcmktdGFrLW1hbXB1LWJheWFyLXV0YW5nLXNlamFrLWxhbWEvYW1w?oc=5
2021-06-24 20:45:00Z
Tidak ada komentar:
Posting Komentar